Search
Hukum Korupsi di Indonesia

Hukum Korupsi di Indonesia

hukum korupsi di indonesia

Apa hukuman bagi para koruptor di Indonesia? Apa Hukuman yang layak bagi para pejabat yang korupsi di Indonesia?

Apakah hanya saya sendiri yang sering bertanya-tanya mengenai hukum korupsi di Indonesia yang tidak jelas, atau bisa jadi saya saja yang tidak banyak membaca.

Oleh sebab itulah, saya mencari info mengenai hukum korupsi di Indonesia.

Setelah mencari berbagai informasinya, membaca undang-undang yang terkait, jujur ada rasa menyesal dalam diri saya. Serasa telah membuang-buang waktu membaca hukumannya.

Tapi tidak apalah, setidaknya saya mengetahui seperti apa hukuman bagi para koruptor di Indonesia.

Dari pada tidak bermanfaat, oleh sebab itulah saya memutuskan untuk membagikannya di blog personal saya

Undang-undang Korupsi di Indonesia

Sejumlah Undang-undang yang terkait dengan KPK

  1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
  2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
  3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  4. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  6. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  7. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang
  8. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
  9. Undang-Undangn No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
  10. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
  11. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Hukuman Bagi para Koruptor di Indonesia

Segi Penjara

Revisi KUHP (RKUHP) terus menuai kritik, terutama mengenai delik tindak pidana korupsi. Rumusan pasal dalam RKUHP disebut lebih menguntungkan para koruptor.

Hal itu dipaparkan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Kamis (8/3). Menurut ICW, hukuman pidana serta denda dalam RKUHP lebih rendah dibandingkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sebagai contoh, minimal hukuman pidana bagi pelaku korupsi seperti diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor lebih tinggi dibandingkan dalam RKUHP. Apabila merujuk pada UU Tipikor, hukuman minimal bagi pelaku korupsi adalah 4 tahun, sedangkan dalam RKUHP 2 tahun. Berikut ini penjabarannya

Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor, berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Pasal 687 RKUHP, berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI

Segi Denda

Kemudian, dari segi denda, hukuman di RKUHP juga lebih rendah dibandingkan di UU Tipikor. Contohnya sebagai berikut:

Pasal 3 UU Tipikor, berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan, Pasal 688 RKUHP berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.

Penjelasan tentang kategori denda ada di Pasal 89 RKUHP, yaitu:

(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
a. kategori I Rp 10.000.000
b. kategori II Rp 50.000.000
c. kategori III Rp 150.000.000
d. kategori IV Rp 500.000.000
e. kategori V Rp 2.000.000.000
f. kategori VI Rp 15.000.000.000
g. kategori VII Rp 100.000.000.000

Menilik dari aturan itu, pidana denda melalui jeratan Pasal 3 UU Tipikor maksimal adalah Rp 1 miliar, sedangkan melalui jeratan Pasal 688 RKUHP adalah Rp 500 juta.

Jeratan Pidana bagi Para Koruptor di Indonesia

Kemudian, perbandingan lainnya adalah terkait jeratan pidana dalam perintangan penyidikan atau yang biasa dilakukan KPK menggunakan Pasal 21 UU Tipikor, yang bunyinya:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Pasal itu dibandingkan dengan Pasal 308 RKUHP, yang hukuman maksimalnya hanya 7 tahun (di UU Tipikor hukuman maksimalnya 12 tahun). Berikut bunyi Pasal 308 RKUHP:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
a. dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, advokat, atau hakim sehingga proses peradilan terganggu;
b. menyampaikan bukti palsu, keterangan palsu atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan;
c. mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan;
d. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang bertugas dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; atau
e. merusak alat bukti atau barang bukti. 

Hukuman yang Layak bagi Para Koruptor

Ternyata bukan hanya saya yang menganggap hukuman-hukuman tersebut begitu tidak adil, banyak orang-orang yang beropini mengenai hukuman yang lebih layak diterima oleh para koruptor di Indonesia.

Alih-alih membuat mereka jera, hukuman ini juga diharapkan mampu membuat Korupsi di Indonesia berkurang.

Dalam melawan korupsi, masing-masing negara memiliki aturannya sendiri yang dapat dilihat dari ragam bentuk penghukuman bagi para koruptor. Cina salah satunya yang sedang berusaha melawan korupsi dengan menetapkan siapapun yang terbukti melakukan korupsi lebih dari 100 ribu yuan atau sekitar Rp194 juta akan dijatuhi hukuman mati.

Cina

Pemerintah Cina tak main-main menghukum para koruptor. Salah satu vonis hukuman mati dijatuhkan Xu Maiyong, mantan wakil walikota Hangzhou dan Jiang Renjie, wakil walikota Suzhou pada 2011.

Mereka dinyatakan bersalah karena telah melakukan penyuapan masing-masing 100 juta yuan dan 200 juta yuan — yang jika diakumulasi mencapai 50 juta dolar AS. Selain itu Menteri Perkeretaapian Cina, Liu Zhijun, juga divonis hukuman mati karena menerima suap dan menyalahgunakan jabatan atau wewenang sejak 1972 hingga 2011.

Ia membantu memenangkan tender proyek-proyek pembangunan perusahaan kereta api dan mendapat 13,5 juta dolar AS dari praktik korupsi. Korupsi menjadi salah satu penyebab utama ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah di Cina. Itulah sebabnya pemerintah pun mengambil langkah tegas kepada koruptor.

Ratusan pejabat dihukum setiap tahunnya karena kasus korupsi.

Vietnam

Vietnam juga menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Pada 2014, seorang direktur Vietnam Development Banks dijatuhi hukuman mati setelah ia dan 12 orang lainnya menyetujui sebuah pinjaman palsu sebesar 89 juta dolar AS. Agar ia menyetujui kontrak tersebut, ia disuap dengan sebuah BMW, cincin berlian dan 5,5 juta dolar AS.

Jerman

Jika Cina dan Vietnam menerapkan hukuman mati, maka di Jerman, siapapun yang menawarkan, membayar atau menerima sogokan dalam transaksi domestik atau asing dapat dikenai hukuman hingga 10 tahun penjara, membayar sejumlah denda dan menyita seluruh hasil dari korupsi, menurut KUHP Jerman (Strafgesetzbuch).

Amerika Serikat

Berbeda lagi dengan yang diberlakukan di Amerika Serikat. Negara maju tersebut juga masih terus bekerja keras melawan korupsi. Di Amerika, praktik korupsi dapat dijatuhi hukuman 5-20 tahun penjara dan denda 100 ribu-5 juta dolar AS untuk setiap pelanggaran. Singapura juga tak lepas dari praktik korupsi.

Di negara tersebut, siapapun yang menerima, memberi suap akan dijerat hukuman tak lebih dari 5 tahun penjara dan membayar denda yang tak lebih dari 100 ribu dolar AS.

Jepang

Di Jepang, praktik korupsi menjadi ciri khas ledakan ekonomi pascaperang Jepang yang membangun aliansi erat yang dikenal dengan “segitiga besi” antara pebisnis Jepang, politisi dan Partai Demokratik yang berkuasa.

Kedekatan yang erat ini mendorong terciptanya kesepakatan rahasia yang berujung pada tindak korupsi. Dalam pasal 197 KUHP Jepang melarang seorang pejabat publik untuk menerima sogokan atau pada pasal 198 yang melarang menawarkan sogokan. Hukuman untuk yang menerima sogokan adalah dipenjara di bawah 5 tahun serta menyita hasil dari sogokan. Sedangkan pejabat yang menawarkan sogokan diancam dipenjara selama 3 tahun dan membayar denda 2,5 juta yen atau Rp301 juta. Pejabat yang terjerat kasus korupsi di Jepang biasanya akan langsung mengundurkan diri dari jabatannya.

Indonesia

Sedangkan di Indonesia, Lembaga swadaya masyarakat bidang pemantauan dan pemberantasan korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, selama semester pertama 2015, hakim rata-rata hanya menjatuhkan vonis hukuman penjara 25 bulan atau dua tahun satu bulan kepada para terdakwa koruptor.

Itu belum termasuk remisi yang tentu akan mempersingkat waktu penahanan. Artinya meringankan hukuman koruptor. Pada periode yang sama di tahun 2014, vonis hakim terhadap terdakwa dengan perkara korupsi rata-rata sekitar dua tahun sembilan bulan, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata vonis hukuman koruptor pada kurun yang sama di tahun 2015. Korupsi di Indonesia sudah menggurita.

Terjadi di berbagai daerah dan di berbagai lapisan mulai dari pejabat negara, politikus, kepala daerah hingga wakil rakyat. Kasus korupsi yang masih hangat adalah megakorupsi e-KTP yang menyeret berbagai pejabat publik hingga wakil rakyat. Ada juga korupsi Alquran yang menegaskan bahwa korupsi menjadi “penyakit kronis” di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan agar dapat menekan korupsi di Indonesia.

Namun tak jarang dalam beberapa kasus, terjadi kriminalisasi dan rekayasa kasus terhadap pemimpin dan pagawai KPK, hinggga pelemahan KPK. Guna memerangi korupsi yang semakin merajalela ini, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Masdar Farid Mas’udi pernah menyebutkan untuk menghukum mati para koruptor agar memberi efek jera seperti yang dilakukan Cina dan Vietnam.

Di sisi lain hukuman mati dianggap melanggar hak asasi manusia. Sehingga menimbulkan dilema. Penjara dan denda pun tak membikin koruptor jera.

Lalu hukuman apa yang pantas untuk koruptor?

“Apakah seharusnya para koruptor dihukum mati saja? Saya sangat setuju dengan hukuman mati bagi para koruptor. Karena saya yakin bukan saja saya yang geram mendengar kasus-kasus mereka, tetapi anda juga pasti geram dan sangat membenci para koruptor yang ada. Maka dari itu saya rasa hukuman mati sangatlah pantas bagi mereka. Karena ini akan memberi efek jera dan akan membuat takut bagi mereka yang berniat untuk melakukan korupsi. Jika hukuman mati dilakukan maka saya yakin tidak ada satu pun pejabat yang akan berani melakukan korupsi.” Indonesiaone.org

“sanksi pidana bagi koruptor melalui kurungan minimal 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati atau dikurung di penjara seumur hidup, aset-aset mereka disita dan mereka harus dimiskinkan.” Dimas Adilaksono

“Gagasan bentuk hukuman sosial yang paling banyak disetujui responden adalah pengumuman koruptor di media massa, seperti televisi atau koran. Nyaris seluruh responden (92,8 persen) menyetujui bentuk hukuman tersebut. Bentuk berikutnya adalah mengajak masyarakat untuk tidak memilih pejabat korup dalam semua kontestasi politik. Terhadap bentuk itu, sebanyak 82,3 persen responden menyetujui. Bentuk ketiga paling ekstrem, yaitu mengucilkan dari pergaulan masyarakat, cenderung kurang disetujui.” Kompas.com

“Penjeraan harus dimulai oleh ketegasan unsur aparat penegak hukumnya, terutama hakim, karena sedikit banyak akan melahirkan penjeraan pada pelaku korupsi, paling tidak akan banyak berkurang (pelaku korupsi),” tegas Fickar.

Bagaimana pendapat kamu, sudah rampung kah hukuman korupsi di Indonesia? Atau kamu memiliki pendapat apa hukuman yang layak bagi koruptor di Indonesia? Tulis jawabannya di bawah.

Sekian untuk artikel Hukum Korupsi di Indonesia

Referensi : tirto.id | kpk.go.id | okezone.com | kompas.com | bbc.com

Written by
Tri Bintang Utama
Join the discussion

two × four =

Tri Bintang Utama

Tri Bintang Utama

Founder of Islamiah.id
Founder of Bingungonline.com