Search
Alasan Mengapa Banyak Korupsi di Indonesia

Alasan Mengapa Banyak Korupsi di Indonesia

korupsi di indonesia

Alasan Mengapa Banyak Korupsi di Indonesia | Indonesia banyak korupsi bukanlah menjadi sebuah rahasia lagi. Sudah banyak media-media luar negri yang menulis mengenai korupsi di Indonesia.

Itu baru sebagian, bagaimana dengan media lainnya?

Separah apakah korupsi di Indonesia? Mari kita lihat data rekapitulasi korupsi di Indonesia berikut

Dilansir dari historia.id, pada masa orde-baru ada 4 perusahaan yang korupsi secara besar-besaran.

Pertamina, Bulog (Badan Urusan Logistik), PT Telkom, Jajasan Pers dan Grafika (JPG).

Tentunya banyak sekali dampak dari korupsi tersebut. Dampak paling nyata adalah angka kemiskinan di Indonesia semakin bertambah.

Pada masa pemerintahan Megawati tepatnya pada tahun 2002 dibentuklah sebuah komisi yang memiliki tugas khusus yaitu memberantas korupsi.

Pendirian KPK ini didasari karena Megawati melihat institusi kejaksaan dan kepolisian saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tidak mampu. Namun jaksa dan polisi sulit dibubarkan sehingga dibentuklah KPK.

Apakah pembentukan Komisi Pemberantas Korupsi ini berbuah baik untuk Indonesia?

Banyak perubahan yang terjadi setelah terbentuknya KPK, beberapa kasus korupsi di Indonesia mulai berkurang, tapi tidak betul-betul membuat keadaan Indonesia bersih dari korupsi.

Justru aneh jika suatu negara tidak terjadi korupsi.

Untuk keadaan saat ini, saya memandang korupsi terbesar adalah dengan melabeli diri untuk tidak melakukan korupsi. Sesederhana itu bukan?

Seiring berjalannya waktu,

seiring berjalannya waktu, korupsi di Indonesia seolah seperti di anggap sebuah budaya. Yang mana, justru aneh jika pada suatu pemerintahan di Indonesia tidak terjadi korupsi.

Mari kita lirik kasus korupsi yang terjadi pada masa pemerintahan bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

Salah satu kasus korupsi yang sempat menggemparkan pada masa pemerintahan SBY adalah kasus mega korupsi e-ktp yang mencapai Rp 5,9 Triliun

Korupsi e-KTP adalah salah satu dari 12 proyek yang pernah disebutkan dan dilaporkan Muhammad Nazaruddin pada penyidik KPK. 11 proyek korupsi lain yang disebut dan dilaporkan Nazaruddin kepada KPK adalah :

  1. Proyek fiktif pengadaan pesawat Merpati jenis MA 60 yang nilainya mencapai US$ 200 juta dollar atau Rp 2 triliun lebih
  2. Proyek gedung pajak senilai Rp 2,7 triliun.
  3. Proyek PLTU Kalimantan Timur senilai Rp 2,3 triliun pada 2010-2011
  4. Proyek PLTU Riau senilai Rp 1,3 triliun
  5. Proyek Diklat Mahkamah Konstitusi senilai Rp 200 miliar
  6. Proyek pembangunan gedung MK senilai Rp 300 miliar
  7. Proyek Refinery unit RU 4 Cilacap senilai 930 juta dollar atau Rp 10 triliun
  8. Proyek Simulator SIM
  9. Proyek Hambalang berkaitan Wisma Atlet
  10. Proyek di Kementerian Pendidikan Nasional (Diknas)
  11. Proyek pengadaan dan distribusi baju hansip di Kementerian Dalam Negeri

Meskipun banyak terjadi korupsi pada masa pemerintahannya, tetapi ada artikel keren yang ditulis oleh bung Caraka Jaya di platform blog kompasiana.com

Di artikel tersebut, bung Caraka menyampaikan bahwa SBY merupakan pemberantas korupsi terbaik di antara presiden-presiden di Indonesia.

Lantas, bagaimana dengan bapak Jokowi, dan presiden selanjutnya? apakah akan mampu menangani kasus korupsi yang ada di Indonesia lebih baik lagi? ya, mari kita doa kan saja.

Untungnya, poin dari artikel ini bukanlah membanding-bandingkan pemberantasan korupsi dari para Presiden Indonesia. Melainkan, melalui artikel ini saya akan membagikan opini saya mengenai persoalan Mengapa Korupsi banyak terjadi di Indonesia?

Alasan Mengapa Banyak Korupsi di Indonesia

1. Kubadayaan yang Harus dibudayakan

Di atas kita telah menyinggung kasus-kasus korupsi yang terjadi pada masa kepresidenan yang ada di Indonesia. Terlintaskah pertanyaan di dalam benak kamu, Apakah korupsi di Indonesia baru terjadi ketika Indonesia telah merdeka?

Oh, Tidak.

Korupsi yang sudah dianggap sebagai pagelaran di Indonesia sudah mengakar sejak zaman kerajaan.

Sejarah mencatat, bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh segala bentuk tindakan korupsi yang tak pernah berhenti. Korupsi ini terjadi oleh berbagai motif, seperti kekuasaan, kekayaan, bahkan wanita.

Perebutan kekuasaan pada Kerajaan Singasari dimana terjadi peristiwa saling balas dendam antar keturunan untuk memperebutkan kekuasaan, kemudian terjadinya banyak pemberontakan (Nambi, Kuti, dan Suro) di Kerajaan Majapahit, bahkan terjadi pemberontakan dari seorang anak terhadap ayahnya sendiri pada Kerajaan Banten (Sultan Haji terhadap Sultan Ageng Tirtayasa) atas hasutan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie).

Bahkan hingga pada masa kolonial Belanda pun, bangsa ini dapat dengan mudah dipecah belah oleh politik “Devide et Impera” dengan memanfaatkan keserakahan dan ketamakan bangsa ini.

Pada masa tanam paksa (Cultuur Stelsel) juga terjadi praktik korupsi massal yang sangat merugikan. Disebutkan, saat itu petani hanya mendapat 20% dari total hasil panen dan diduga sebesar 20% hasil panen lainnya dibawa ke Kerajaan Belanda. Selebihnya yaitu 60% hasil panen tersebut menjadi upeti dan diambil (digelapkan) oleh pejabat lokal, dari tingkat desa hingga kabupaten.

“Bung, Jelas-jelas Korupsi adalah budaya kita! Toh, mari kita budayakan. “

2. Mau Balikin Modal

Wah kalau yang satu ini mah sudah bukan rahasia umum lagi. Seorang pejabat yang sudah terpilih seolah memiliki tekanan wajib untuk mengembalikan modalnya mencalonkan diri sebagai pejabat dengan cara mengambil uang rakyat.

Banyak caleg yang mencari modal dengan cara meminjam uang di bank, sukur-sukur kalau terpilih bisa membayarnya dengan mengambil uang rakyat, bagaimana nasib para caleg yang tidak terpilih?

“Diangkat sebagai seorang pejabat itu bukan untuk melaksanakan tanggungjawab, tapi adalah sebagai kesempatan untuk mengembalikan modal yang sudah dihabiskan untuk mencapai posisi itu, plus keuntungan yang diimpikan. Namanya juga aji-aji mumpung. Makanya banyak pejabat yang kurang becus pada bidangnya, malah sibuk dengan menumpuk kekayaan. Andaikan becus kerja pun juga untuk sekedar membangun citra diri, agar nanti terpilih lagi.” Irwan Rosyadi, Washington DC.

3. Belum ada Hukuman yang Menakutkan

Revisi KUHP (RKUHP) terus menuai kritik, terutama mengenai delik tindak pidana korupsi. Rumusan pasal dalam RKUHP disebut lebih menguntungkan para koruptor.

Hal itu dipaparkan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Kamis (8/3). Menurut ICW, hukuman pidana serta denda dalam RKUHP lebih rendah dibandingkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sebagai contoh, minimal hukuman pidana bagi pelaku korupsi seperti diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor lebih tinggi dibandingkan dalam RKUHP. Apabila merujuk pada UU Tipikor, hukuman minimal bagi pelaku korupsi adalah 4 tahun, sedangkan dalam RKUHP 2 tahun. Berikut ini penjabarannya

Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor, berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Pasal 687 RKUHP, berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI

Untuk lebih lengkapnya silahkan baca di sini

“Kalau gitu, dari pada capek-capek maling, mending kamu nanti jadi koruptor aja ya nak”

4. Tidak Ada Efek Jera

Yang sudah berpengalaman korupsi masih diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri kembali menjadi anggota legislatif. Kenapa tidak jera?

Saya rasa, efek jera terbesar yang akan saya alami jika saya menjadi seorang koruptor datang dari masyarakat, bukan hukumnya.

Masyarakat yang terus menghantui karena tindakan dosa yang telah kita lakukan tentu akan membuat batin menjadi tersiksa.

Sayangnya, di Indonesia tidak banyak hal semacam tersebut terjadi.

Kenapa?

Hutang Budi.

Betul kata orang, hutang terbesar adalah hutang budi

Kita ambil contoh,

Ketika masih menjadi pejabat, saya sempat membantu teman saya yang sedang mengalami kesulitan perekonomian, ya meskipun title nya meminjamkan, tapi secara kasat mata hal tersebut termasuk menolong.

Karena merasa tertolong, ketika saya ditangkap karena tindakan korupsi dan keluar lagi dari penjara, teman saya itu tentunya tidak akan mencaci maki dan menghina saya. Karena tidak enak, dulu saya pernah menolongnya.

Bagaimana menurut kamu?

5. Korupsi Bukan Perkara Individu tapi Sistem yangKuat

Untuk alasan yang kelima ini saya lansir dari situs boombastis. Dan saya menyetujuinya.

Memang betul, korupsi bukanlah perkara Individu, tetapi terdapat sistem yang memang sudah menyusun rencana dan konsep untuk melakukan korupsi.

Oleh karena itulah mengapa di indonesia banyak terjadi korupsi.

Kan enak kalo kerja rame-rame

Jadi, bagaimana menurut kamu? Apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi korupsi di Indonesia? Atau kamu punya alasan lain mengapa banyak terjadi korupsi di Indonesia? Tulis di komentar ya.

Sekian untuk artikel Alasan Mengapa Banyak Korupsi di Indonesia

Total
0
Shares
Join the discussion

three × 4 =

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.